Infrastruktur memegang peranan penting sebagai salah satu roda penggerak pertumbuhan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan menuju kemakmuran masyarakat sehingga pengembangan infrastruktur perlu difasilitasi secara komprehensif dan terintegrasi demi mewujud-nyatakan layanan infrastruktur yang berkualitas, handal dan berkelanjutan. Perwujudan infrastruktur tersebut memerlukan sumber daya manusia yang memiliki kapasitas, kompetensi dan kualifikasi (K3) serta dukungan dari setiap pemangku kepentingan di bidang infrastruktur.

Dalam rangka mendukung terwujudnya sumber daya manusia yang memiliki kapasitas, kompetensi, dan kualifikasi tersebut, maka dibuatlah suatu wadah organisasi profesional di bidang infrastruktur dengan penetapan serta sebutan baku yang dinamakan Masyarakat Infrastruktur Indonesia (MII). Entitas ini merupakan organisasi profesi yang mandiri dan berperan aktif untuk memajukan pengembangan infrastruktur dalam lingkup nasional, regional dan global. Pada tanggal 17 Desember 2015, telah dilaksanakan peluncuran dalam kalangan terbatas (soft launching) MII oleh Menteri Keuangan RI dalam rangkaian acara Seminar Nasional Infrastruktur untuk Rakyat.

Entitas profesi yang bergerak di bidang infrastruktur ini bersifat terbuka, mandiri, nirlaba, mengabdi pada kepentingan umum dan berdasarkan hukum, serta tidak berafiliasi dengan kekuatan politik apa pun. Keanggotaan MII bersifat lintas sektoral dengan spesialisasi di bidang infrastruktur : lawyer/legal, finansial/ekonomi, teknik dan rekayasa, lingkungan, dan sosial serta berbagai disiplin ilmu serta pengetahuan yang saling mendukung dan bersinergi.