April 26, 2017

Demi mewujudkan percepatan pembangunan nasional yang dipacu oleh ketersediaan infrastruktur yang andal untuk menumbuhkan ekonomi menciptakan kesejahteraan bangsa, Masyarakat Infrastruktur Indonesia (MII) melanjutkan misinya dengan mengadakan Dinner talk bertemakan akuisisi lahan, tata guna lahan, dan manajemen konflik ruang yang di hadiri oleh Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Badan Pertanahan Nasional Sofyan Djalil. Dalam kesempatan ini, kehadiran beliau disambut hangat oleh Ketua dan Wakil Ketua MII, Harun Al Rasyid Lubis dan Bernardus Djonoputro, Claudia Lauw selaku Country Managing Partner Deloitte Indonesia, beserta anggota-anggota MII inti lainnya.

Acara jamuan makan malam ini berlanjut dengan diskusi yang sangat interaktif di mulai dengan pemaparan dari Sofyan Djalil mengenai kondisi dan challenges yang di hadapi oleh dirinya sebagai Menteri Tata Ruang dalam mempersiapkan lahan untuk percepatan penyediaan infrastruktur di Indonesia. Salah satu isu internal yang Pak Menteri sedang bekerja keras untuk perbaiki adalah pemetaan tanah yang masih sangat minim secara nasional.

Beliau mengembangkan kerjasama dengan pemerintah daerah, salah satunya adalah telah melakukan kerja sama dengan Pemprov DKI Jakarta untuk berkomitmen menyiapkan sebagian porsi dari APBD DKI Jakarta untuk memperbaiki sistim sertifikasi tanah-tanah di Ibukota. Sertifikasi dengan integrasi akan menjadi acuan kepemilikan tanah untuk jangka panjang.

Saat ini, kepemilikan tanah di Indonesia sangatlah rentan. Siapapun yang memiliki tanah, walaupun telah memiliki sertifikat yang legal, seringkali masih dapat digugat ke pengadilan oleh pihak-pihak yang mengklaim bahwa tanah tersebut adalah milik leluhur mereka dengan membawa surat-surat atau arsip yang mungkin tidak jelas dasar hukumnya. Hal tersebut diperburuk dengan dipengaruhi dengan keberadaan mafia-mafia tanah yang memiliki koneksi yang sangat kuat kepada pihak-pihak berwajib, termasuk kepolisian dan militer, dimana mereka dapat menggugat dan memenangkan kasus-kasus atau sengketa kepemilikan tanah. Diskusi berlanjut ke isu saat ini, yaitu lemahnya kemampuan negara untuk membiayai proyek-proyek infrastruktur di Indonesia.

Arnold Mamesah, ekonom dari Institut Teknologi Bandung, berargumen keras bahwa sebagai bangsa Indonesia, kita tidak bisa selalu mengambing hitamkan masalah fiskal sebagai alasan mengapa pembangunan infrastruktur di Indonesia berjalan begitu lambat. Kesulitan biaya merupakan isu yang juga di alami oleh negara-negara berkembang lainnya yang juga masih mengembangkan infrastruktur mereka.

Kita dapat melihat Filipina dan Thailand dimana kemajuan pengembangan infrastrukturnya jauh lebih baik dari Indonesia walaupun memiliki fiscal constraint yang setara dengan kita. Indonesia harus merubah kebijakan fiskal di mana kita tidak dapat berkembang apabila kita masih trauma dengan masa lalu dan ketakutan negara kita untuk menggunakan leverage atau hutang untuk membantu pengembangan infrastruktur kita. Saat ini kemampuan Indonesia untuk menggunakan hutang sangat terbatas oleh karena maksum defisit anggaran maximal sebesar 3% dari PDB. Memang kebijakan fiskal ini sangatlah prudent, namun menghambat pengembangan Indonesia yang berambisi besar untuk membangun infrastrukturnya.

Acara dinner ini ditutup dengan pesan penting dari Pino Iskandar, anggota MII dan profesional di bidang kontraktor di proyek-proyek pengembangan jalan tol nasional. Beliau berpendapat bahwa Indonesia memiliki dan mendorong secara giat proyek-proyek prioritas di bawah pemerintahan Jokowi, namun pengembangan infrastruktur bukan hanya masalah kuantitas, namun yang lebih penting adalah kualitas dari setiap proyek infrastruktur. Dapat di observasi bahwa jalan tol Cipali yang relatif baru sudah rusak dan berlubang. Jalan utama Pantura pun demikian, sudah seperti sawah dan tidak layak menjadi jalan utama yang menghubungkan daerah-daerah penting di Pulau Jawa.

Oleh karena itu, penting sekali adanya peran konsultan independen yang dapat mengawasi proyek tersebut secara ketat agar hasilnya baik dan dapat di gunakan untuk kepentingan nasional dalam jangka waktu yang lama.

Sebagai bahan diskusi tambahan, saat ini Direktorat Konsolidasi Tanah Kementrian Agraria dan Tata Kota sedang merancang Pengembangan Transit Oriented Development (TOD).

Mengingat pentingnya TOD ini bisa merupakan karakter kota di Indonesia, maka team professional MII akan siap membantu melakukan kajian dan memberi masukan untuk perbaikan rancangan TOD. Dalam waktu dekat team MII akan dilibatkan dalam pembahasan-pembahasan lebih teknis.

Juga sertifikasi para professional di bidang Public Private Partnership (PPP) dan insinyur akan menjadi bagian kontribusi bagi MII. MII juga telah bekerjasama dengan PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia (PII) untuk menyediakan team professional untuk dilibatkan dalam pengembangan PPP Center memberikan pendampingan kepada pemerintah daerah dalam menyiapkan proyek infrastruktur dengan Skema PPP/ KPBU.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *